Web4 hours ago · Peraturan Pemerintah yang disiapkan merupakan peraturan turunan dan nantinya digunakan untuk kelancaran implementasi UU yang baru disahkan pada Oktober 2024 itu. "Sesuai amanat UU PDP Pemerintah sedang menyusun peraturan turunan berupa rancangan peraturan presiden terkait lembaga pelindungan data pribadi dan rancangan … WebJan 5, 2024 · JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menargetkan seluruh aturan turunan atau pelaksana UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan dapat dirilis sebelum April 2024. Saat ini, baru 1 aturan pelaksana UU No. 7/2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) …
14 Aturan Turunan UU HPP yang Penting untuk Diketahui
WebMay 18, 2011 · Ulasan Lengkap. Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan d an Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/98”) memang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU 1/95”). Akan tetapi, sepanjang belum diterbitkannya PP baru yang mencabut … WebPeraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana … cheap ways to generate electricity
Layanan Gratis! Ditjen Pajak: Waspada jika Ada Praktik Jual …
WebMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan … WebApr 12, 2024 · Di sisi lain, UU P2SK khusus terkait dengan dana pensiun pun nantinya akan diikuti aturan turunan, berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan OJK (POJK) yang relevan dan sebagai pdoman pelaksanaan dari aturan yang terdapat dalam UU P2SK. Karena itu, publik diharapkan "bersabar" untuk menunggu aturan turunan yang akan … WebApr 14, 2024 · Pertimbangan Mahkamah Agung. MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak No. 27714/PP/M.IV/12/2010 yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat dan benar. Adapun terhadap perkara ini, terdapat 2 pertimbangan … cheap ways to get high